By Red Kompas 
Kompassulsel.com | GOWA – Di tengah memuncaknya ketegangan politik antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Gowa, Bupati Sitti Husniah Talenrang mengambil langkah yang berbeda.
Alih-alih membiarkan konflik terus bergulir di ruang publik, ia memilih mengetuk pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengajukan permohonan agar Gubernur menjadi mediator.
Surat resmi yang dikirim kepada Gubernur Sulawesi Selatan itu menandai perubahan pendekatan di tengah kisruh yang selama beberapa pekan terakhir menyita perhatian publik.
Permintaan tersebut tidak hanya meminta ruang dialog antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga pembinaan mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga agar konflik tidak semakin melebar.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Koordinator PANDITA, Wawan. Menurutnya, keputusan Bupati menempuh jalur mediasi merupakan sinyal bahwa penyelesaian persoalan seharusnya dikembalikan pada mekanisme kelembagaan, bukan dipertajam melalui pertarungan opini.
“Di tengah suhu politik yang meningkat, memilih dialog adalah sikap yang patut diapresiasi. Mediasi menunjukkan adanya kemauan untuk mencari solusi, bukan memperpanjang konflik,” kata Wawan, Selasa (21/7/2026).
Menurut Wawan, masyarakat Gowa saat ini lebih membutuhkan stabilitas pemerintahan daripada pertarungan politik yang berlarut-larut. Sebab, setiap eskalasi konflik berpotensi mengganggu pelayanan publik dan agenda pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas bersama.
Ia menilai posisi Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memang memiliki peran strategis untuk menjembatani hubungan antara pemerintah kabupaten dan DPRD ketika komunikasi mengalami kebuntuan.
“Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Namun, demokrasi juga mengajarkan penyelesaian melalui dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum. Mediasi menjadi ruang yang tepat untuk mengembalikan komunikasi antarlembaga,” ujarnya.
Wawan juga mengingatkan agar seluruh pihak mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan politik sesaat. Menurutnya, publik akan lebih menghargai para pemimpin yang mampu menyelesaikan perbedaan secara bermartabat daripada mempertontonkan konflik tanpa akhir.
“PANDITA berharap mediasi yang difasilitasi Gubernur dapat menjadi titik balik untuk membangun kembali komunikasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menunggu siapa yang menang dalam konflik politik, melainkan siapa yang mampu memastikan pemerintahan tetap berjalan, pelayanan publik tidak terganggu, dan pembangunan terus berlanjut,” tutur Wawan.
Di tengah dinamika politik yang belum sepenuhnya mereda, langkah meminta mediasi menjadi pilihan yang membuka ruang kompromi.
Berhasil atau tidaknya upaya itu kini bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk duduk dalam satu meja, menurunkan tensi politik, dan menempatkan kepentingan masyarakat Gowa di atas segala perbedaan.(**)red/SS