By Red Kompas 
GOWA, KOMPASSULSEL.COM – Polemik Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa terus bergulir. Di tengah dinamika politik tersebut, Ketua Adat Kerajaan Gowa, Sila Abe, meminta seluruh pihak mengedepankan etika dan tidak membawa isu-isu sensitif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sila Abe usai memimpin zikir akbar, doa bersama, dan tolak bala di Kompleks Istana Balla Lompoa, Sungguminasa, Kamis Malam (09/7/2026)
Menurut Sila Abe, hak angket merupakan hak konstitusional DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Namun, ia menilai pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan kepentingan publik.
“Perbedaan pandangan dalam politik adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai berkembang menjadi narasi yang mengangkat isu-isu sensitif dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Sila Abe.
Ia mengajak masyarakat Gowa tetap memegang teguh nilai sipakatau dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang.
Sila Abe juga menyampaikan rencananya untuk mengirimkan surat kepada Badan Kehormatan DPRD Gowa sebagai bentuk permintaan agar proses hak angket tetap berjalan sesuai aturan dan etika kelembagaan.
Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Gowa terkait penyebaran informasi maupun pemasangan baliho atau spanduk yang dinilai berpotensi memicu keresahan di ruang publik.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga marwah Kabupaten Gowa. Jangan sampai perbedaan politik justru menimbulkan perpecahan dan mengganggu stabilitas daerah,” ujarnya.
Sebagai Ketua Adat Kerajaan Gowa yang membina jaringan adat di 18 kecamatan, Sila Abe berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan, menghormati proses hukum, serta memberikan ruang bagi pemerintah dan lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing.
(One) – (Smbr-BW)